BANDUNG KOTA PKL.. mengapa tidak??

4 02 2009

Bandung.. dengan lebih dari 3 jt penduduk pada siang hari.. adalah menjadi pasar yg sangat menggiurkan bagi para produsen apapun juga.. istilahnya,.. bisnis apapun, atau menjual apapun di bandung pasti laku..  tak salah.. lihat saja hampir di setiap sudut kotanya dipenuhi oleh para pedagang kaki lima.. hampir-hampir kepentingan pejalan kaki tersingkirkan di beberapa bagian tertentu…  bahkan, tidak kurang dana APBD setiap tahunnya mingalir melyaran rupiah.. hanya sekedar untuk menertibkan tujuh titik supaya bebas dari PKL.. tapi hasilnya, jangankan untuk untuk menghilangkan sama sekali PKL… hanya sekedar untuk tertib saja pemkot bandung tidak dapat melakukannya..

Konsekwensi logis.. mengapa bandung sangat diminati oleh para PKL dan penggiat sektor informal lainnya… selain dari  banyaknya penduduk, Bandung adalah pusat pemerintahan.. pusat pendidikan.. pusat kebudayaan.. pusat teknologi.. wilayah tujuan wisata..  dan pusat-pusat sosial ekonomi lainnya yg menjadi orientasi bagi wilayah sekitar.. Dengan fungsi dan peran demikian.. sangat sulit apabila Pemkot Bandung untuk menghindar dari kenyataan.. jangan diharap dengan iming-iming relokasi PKL akan pindah.. apalagi diusir begitu saja.. yang ada, wilayah relokasi akan tumbuh dan wilayah lamanya tetap dipenuhi PKL..  lagian.., kemana lagi harus direlokasi.. karena harga lahan di bdg sudah sangat tinggi..

Ada pemikiran.. mungkin saja dapat menjadi solusi bagi tertibnya para PKL untuk berjualan dan hak warga kota lainnya tetap terjamin.. mari kita coba mengubah paradigma yg  ada, yaitu menghilangkan para PKL dari tujuh titik di Kota bandung.. menjadi tujuh titik tersebut sebagai lahan bekerja para pelaku sektor informal dengan tetap memperhatikan hak-hak warga kota lainnya.. atau mengubah paradigma dari “PKL adalah sumber masalah”  menjadi “PKL adalah asset pemerintah daerah”..

Pemikiran pertama, biarkan saja tujuh titik tersebut menjadi ladang bagi meraup rejekinya pelaku sektor informal.. dengan syarat bahwa pemerintah harus tegas mengaturnya.. bahkan mungkin saja pemkot dapat memperkarakan PKL yg membandel, untuk menjadi pelajaran bagi PKL lainnya… Bisa saja pemerintah membuat jam kerja bagi PKL.. sebut saja misalnya.. pada jam-jam sibuk (peak hours).. yaitu antara jam berangkat kerja dan jam pulang kerja .. PKL tidak bekerja (off).. sehingga orang yg hanya sekedar untuk jalan-jalan menikmati panorama pusat kota bandung.. tidak merasa terganggu oleh para pedagang kaki lima.. akan tetapi… pada jam-jam tidak sibuk (off peak hours).. PKL dapat bekerja.. Untuk sementara hal ini mungkin saja mendapat penolakan dari PKL.. karena merasa jam kerjanya dibatasi… atau jam kerja dia pada waktu sepi orang.. tapi lambat laun ketika ini menjadi kebiasaan.. maka orang yg datang ke wilayah kerja PKL tersebut adalah orang yg betul-betul akan belanja.. dan orang yg tidak berbelanja akan menghindar dari wilayah tersebut.. sehingga akan berlaku effektif..

kedua adalah, pemerintah dapat menyewakan lapak-lapak yg digunakan PKL untuk dimanfaatkan, tentunya dengan memperhatikan etika dan aturan.. coba saja bayangkan tidak kurang dari 1000 PKL  kini memadati ke tutuh titik tersebut.. setiap PKL pada saat ini mengeluarkan biaya lain-lain yg punggutannya tidak jelas lebih dari rp.10.000 perpedagangnya kepada oknum2 tertentu yg tidak masuk kas daerah.. bila saja uang tersebut masuk kas daerah.. maka tidak kurang dari rp.3,6 Milyar setiap tahunnya menjadi devisa daerah.. dan ini sebanding dgn pengeluaran pemkot sekarang setiap tahunnya untuk membersihkan lokasi tersebut dari PKL.. dengan semakin terbinanya PKL ini.. dapat saja pemkot nantinya menerapkan pajak penjualan sebesar (10%) bagi setiap produk yg dijual di tujuh titik tersebut sebagaimana halnya pajak yg dibebankan bagi rumah makan yg berlaku saat ini.. kalau ini berjalan tentu tidak ada yg dirugikan, yg ada malah Bandung akan menjadi percontohan bagi daerah lainnya dalam hal membina PKL dan sektor informal lainnya.. bagaimana pak Dada..


Aksi

Information

3 responses

23 05 2010
SUGIANTO

Pajak PKL Bisa Munculkan Polemik
Kamis, 20 Mei 2010 |

BANDUNG, TRIBUN – Rencana pemungutan pajak kepada para pedagang emperan kaki lima (PKL) yang memiliki omzet lebih dari Rp 2 juta per bulan mendapat sorotan DPRD Kota Bandung. Dewan menilai pemungutan pajak tersebut akan menimbulkan polemik baru berupa maraknya PKL.

Menurut anggota DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan, sebelum memungut pajak kepada para PKL, Pemerintah Kota Bandung harus menentukan konsep yang jelas mengenai penataan PKL di Kota Bandung. Sebelum ada konsep yang jelas, pemungutan pajak justru akan menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks.

“Ketika dikenai pajak ini, secara tidak langsung itu adalah legalisasi. Ini juga akan susah dari sisi penertibannya. Harus cukup berhati-hati. Jangan terburu-buru, harus jelas dulu konsepnya seperti apa baik dari segi pemberdayaan dan penataan,” ungkapnya saat ditemui di gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Aceh, Kamis (20/5).

Pemkot Bandung tidak perlu melulu melihat pemasukan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Pemkot harus menekankan pada pemberdayaan PKL. Setelah melakukan pemberdayaan PKL, lanjutnya, pemkot dapat masuk ke tahap legal aspek terkait posisi PKL untuk menjadi pedagang formal. Setelah menjadi pedagang formal, maka pemungutan pajak baru dapat dilakukan.

“Walaupun ini butuh waktu, ini tetap harus dilakukan untuk menata PKL kita. Kalau pemkot tetap memungut pajak tanpa ada aspek legalitas, maka pemungutan itu justru bisa jadi temuan BPK,” kata Tedy.

Hal senada diungkapkan anggota DPRD dari fraksi PDIP Triyadi Lukas. Menurutnya, pemkot Bandung harus melakukan penataan PKL etrlebih dahulu sebelum menarik pajak dari PKL. “Jangan sekarang lah, ditata dulu saja PKL itu,” katanya.

Meski dalam pandangan dewan pajak tersebut belum layak dipungut dari PKL, seorang pedagang makanan di sekitar Jalan Wastukancana justru memberi tanggapan berbeda. Wanita yang enggan disebutkan namanya itu mengaku pasrah saja dengan aturan yang ditetapkan pemerintah. Dirinya bersedia membayar pajak asalkan pajak tersebut benar-benar masuk ke pendapatan pemerintah.

“Saya sih ikut saja apa yang ditetapkan pemerintah. Bayar pajak juga nggak apa-apa asal masuk ke pemerintah,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Bandung berencana untuk mengenakan pajak kepada para pedagang emperan kaki lima yang memiliki omzet lebih dari Rp 2 juta per bulan. Dispenda beralasan, pemungutan pajak tersebut telah memiliki payung hukum yakni UU No 28 tahun 2009 dan Perda No 28 tahun 2009. (aya)

23 05 2010
tribun jabar

Komisi A Usul PKL di Bandung Dilegalkan
Jumat, 19 Maret 2010

BANDUNG, TRIBUN – Komisi A DPRD Kota Bandung mengusulkan agar keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung dilegalkan. Melalui pelegalan PKL diharapkan akan mempermudah Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan pengaturan dan pembinaan terhadap PKL.

“Kita akan usulkan raperda inisiatif untuk mengatur PKL. Agar nanti pasar tumpah, pasar minggu, dan PKL lainnya dapat diatur. PKL dilegalkan, dibina, dan diatur jam beroperasinya,” kata anggota komisi A DPRD Bandung Aat Safaat Khodijat di gedung DPRD Kota Bandung, Kamis (18/3).

Aat menilai perda inisiatif tersebut sangat diperlukan agar penataan PKL di Kota Bandung lebih terarah. Selain penataan, para PKL hendaknya juga mendapat pembinaan dari Pemerintah Kota Bandung. Melalui pembinaan dan penataan yang terarah oleh pemkot Bandung, PKL justru dapat memberikan kontribusi positif baik kepada pemerintah maupun kepada diri PKL itu sendiri.

“Tak ada Perda yang mengatur pihak yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan membina para PKL di Kota Bandung. dalam perda RTRW semangat pemerintah untuk membina PKL itu ada, tapi tidak ada perda khusus yang mengaturnya. Oleh karena itu, DPRD mengajukan Perda inisiatif yang diharapkan membuat keberadaan PKL di Kota Bandung bisa lebih maksimal,” kata Aat.

Meski pembahasan raperda inisiatif baru sampai pada tahap pematangan isu, raperda tersebut dipastikan dibahas DPRD Kota Bandung. Raperda inisiatif PKL ini, kata Aat, sudah masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) 2010.

Aat juga menilai kebijakan Pemkot Bandung terkait pengalokasian anggaran penataan PKL di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih mengarah kepada penertiban PKL bukan penataan dan pembinaan PKL. Padahal, menurutnya, keberadaan PKL merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. (ss)

23 05 2010
ARIEF PERMADI

SEPERTI jamur di musim hujan, beragam peraturan daerah (Perda) bermunculan ketika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan, sepuluh tahunan lalu. Kini bahkan mulai sedikit sulit untuk menghitung jumlah perda secara pasti. Sebab, selain catatannya yang “samar-samar”, juga karena ribuan perda di antaranya belakangan bahkan diduga tak pernah dilaporkan.

Semangat otonomi yang awalnya dimaksudkan untuk memacu kemandirian, dalam beberapa sisinya memang harus kita akui kebablasan. Termasuk dalam hal ini Perda, di mana dalam kenyataannya hanya sebagian yang benar-benar bagus, benar-benar berjalan, bermanfaat dan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Hingga sekalipun sampai Agustus tahun ini saja tak kurang dari 3.455 Perda dibatalkan dan 1.727 Raperda direkomendasikan untuk ditolak, Perda yang bagus juga teramat banyak meski dalam pelaksanaannya belum bisa berjalan maksimal.

Ambil contoh Perda di Kota Bandung No 3 tahun 2005 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan (K3) yang satu di antaranya mengatur pelarangan beroperasinya PKL di tujuh titik di kota tersebut. Dari sisi mana pun produk aturan ini sudah sangat baik. Namun sejak usainya dua tahun masa sosialisasi hingga kini menginjak tahun keempat sejak Perda ini disahkan, dampak nyatanya, maaf, sama sekali belum terasa. Jalan-jalan di tujuh titik dimaksud tetap saja ramai oleh PKL. Setiap kali diusir, sebanyak itu pula mereka kembali.

Seperti halnya Perda K3, Perda Anti-rokok yang dalam waktu tak lama akan diberlakukan di Kota Tasikmalaya, juga merupakan salah satu produk Perda yang baik. Akan tetapi, sejujurnya saya pun tak merasa yakin pada pelaksanaannya.

Tentu saja, ada banyak sekali faktor yang membuat Perda-perda baik itu tak kunjung berhasil saat diterapkan di lapangan. Mulai dari karena ketidaktegasan penerapannya, ketidaksiapan para personel penindaknya, masih adanya kongkalingkong antara petugas dan masyarakat, hingga belum tersedianya fasilitas penunjang bagi tegaknya perda-perda tersebut. Hal terakhirlah yang ingin saya ulas pada tulisan ini. Sebab, sekalipun masa sosialisasi sebelum aturan dan sanksi hukum benar-benar diterapkan sudah cukup panjang, banyak pemerintah daerah sebenarnya tak cukup siap untuk melaksanakan perda yang dibuatnya sendiri.

Ambil contoh soal pelarangan PKL di tujuh titik yang hingga kini belum bisa dibilang berhasil. Menurut saya, ini bukan semata karena segelintir oknum petugasnya tak mampu, atau lantaran para PKL-nya kelewat bandel, tapi lebih karena kondisinya yang masih terlalu sulit.

Untuk tegas-tegasan, main tangkap, main kurung, dan main denda, tentu bukan hal sulit jika pilihan memang tak lagi tersisa kecuali itu. Masalahnya, para petugas juga manusia. Bagaimana pun dihinggapi rasa tak tega lantaran tahu hanya di tempat itulah PKL berjuang menafkahi keluarganya.

Lain halnya jika jauh sebelum Perda diusulkan, areal relokasi yang cukup ramai, layak, dirawat, dan berharga sewa murah lebih dahulu disiapkan bagi para PKL. Setidaknya, penegakkan perda-nya akan lebih mudah. PKL kucing-kucingan karena mereka tak punya pilihan lain.

Keraguan pada pelaksanaan Perda larangan merokok di tempat umum yang bakal diberlakukan di Kota Tasikmalaya, rasa-rasanya juga tak jauh dari masalah ini.

Perda larangan merokok ini tak akan berjalan jika di saat yang sama ruang untuk merokok tak disediakan. Dan, ini juga bukan karena para perokok yang kelewat bandel, melainkan karena bagi mereka merokok adalah kebutuhan seperti halnya makanan dan minuman.

Tentu, dengan kewenangannya, Pemkot bisa saja melaksanakan itu secara tegas.Tapi, tak bijaksana karena dengan pajak yang juga dibayarkan oleh para perokok, mereka pun berhak mendapat sedikit ruang yang tentu saja pantas untuk sekadar melepas hasrat tanpa terganggu suara batuk dari mereka yang terganggu asap tembakau. (ARIEF PERMADI, Wartawan Tribun)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: