KOTA SEMRAWUT : dosa siapa??

2 02 2009

Kota di Indonesia umumnya semrawut.. jelas saja.. karena apa yg direncanakan dalam masterplan.. selalu tidak sesuai dengan apa yang terjadi.. sebenarnya penyimpangan dalam rencana kota pasti terjadi.. hanya saja.. antara masterplan dengan implementasi mestinya tidak berjalan sendiri-sendiri.. hal ini bukan saja terjadi di kota-kota besar di Pulau Jawa.. bahkan hampir sebagian besar kota di indonesia ini berjalan tanpa arah dan tujuan yg jelas.. sebagai seorang praktisi dalam perencanaan kota.. saya selalui menemui hal yang sama mengapa berkembangnya suatu kota/wilayah tidak pernah berjalan pada jalur yg telah ditetapkan dalam rencana kotanya.. beberapa persoalan yg saya temui dilapangan diantaranya adalah:

  1. Tahun anggaran.. sebenarnya berlakunya tahun anggaran yg dimulai dari bulan januari adalah sudah cukup untuk para perencana kota untuk bekerja secara optimal.. tapi pada umummnya.. pekerjaan perencanaan kota di indonesia selalu dimulai pada akhir-akhir tahun anggaran, akibatnya pekerjaan yg dibuat selalu kejar-kejaran dengan habisnya tahun anggaran.. kadang-kadang pemerintah daerah sebagai pemilik proyek tidak peduli dengan apa yg tertuang dalam perencanaan kotanya.. yg penting dana dapat terserap dan lolos dari pemeriksaan.. selesai.. 
  2. Rencana Kota baik RTRW Kota/kab, maupun turunannya.. hampir dapat dipastikan jarang sekali yg mempunyai kekuatan hukum (perda).. sebagai contoh.. dari 14 kab/kota di Kalimantan Barat.. hanya 1 (satu) yg mempunyai perda RTRW (kota Pontianak).. dan itupun harus sudah direvisi disesuaikan dengan UUPR yg baru.. akibatnya.. setiap kab/kota tentu tidak terikat dengan RTRW yang ada..
  3. Egoisme para pengambil keputusan di daerah.. visi dan missi dari kepala daerah yang seharusnya mengacu salah satunya kepada RTRW kadang-kadang terabaikan.. kepala daerah kadang-kadang mempunyai kebijakan sendiri dalam menguru kotanya.. dan sama sekali tidak terkait dengan rencana kota yang ada..
  4. lemahnya SDM yang yg dimiliki daerah.. adalah faktor lain yg mempengaruhi .. Kepala Bappeda.. ataupun staff bappeda yg berhubungan langsung dgn regulasi rencana.. kadang dipilih berdasarkan faktor senioritas dan politis.. hampir selalu tdk diperhitungkan apakah para pengambil keputusan di daerah ini mengusai dari segi keilmuan.. atau minimal dapt menterjemahkan apa yg seharusnya dilakukan sesuai dg rencana yg ada..
  5. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan rencana.. adalah semakin sulitnya pengimplementasian rencana yg ada..
  6. Keterbatasan dokumen.. Pemerintah daerah biasanya sangat terbatas membuat dokumen rencana kotanya.. idealnya setiap dinas di wilayah kerja daerah memiliki dokumen yg sama.. di beberapa daerah.. bahkan hanya Bapeda saja yg menyimpan dokumen RTRW.. dan itupun terbatas pada orang-orang tertentu.. akibatnya, dinas/sektor lain dalam menyusun programnya (Renja) selalu tdk berdasar pada RTRW yg ada..
  7. Konflik kepentingan dan rumitnya kepemilikan lahan.. menambah sulitnya pemerintah daerah meletakkan infrastruktur atau fasilitas yg telah direncanakan dalam RTRW..
  8. dll

Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: