Perkembangan Fisik Perkotaan Dorong Tumbuhnya Kawasan Kumuh

6 08 2008

Tekanan arus urbanisasi telah menjadikan semakin banyaknya penduduk Indonesia yang tinggal di kawasan perkotaan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, diperkirakan pada 2025 mendatang jumlah penduduk Indonesia mencapai 274 juta jiwa dimana 60 persen-nya tinggal di kawasan perkotaan.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Budi Yuwono pada seminar sehari memperingati hari air dunia yang bertema Apresiasi Air dan Sanitasi di Kawasan Budidaya, Kini dan Masa Depan, bertempat di aula barat Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat, Senin (31/3).

Budi Yuwono menjelaskan, selain meluasnya wilayah terbangun perkotaan (built up areas) dan pesatnya perkembangan fisik perkotaan di kawasan sub-urban, urbanisasi juga berdampak serius pada terciptanya kantong-kantong kawasan kumuh serta belum terpenuhinya prasarana dan sarana air minum dan sanitasi.

Saat ini tingkat pelayanan air minum di Indonesia sampai dengan akhir 2006 baru sebesar 44,40 persen (39,4 juta jiwa) untuk kawasan perkotaan dan 9,4 persen (12 juta jiwa) untuk kawasan perdesaan. Sementara 19,67 persen dari total penduduk Indonesia belum memiliki sarana jamban dan jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik untuk mengolah air limbah baru mencapai 40 persen dari total seluruh rumah tangga di Indonesia (BPS, 2007).

Pencapaian ini masih jauh dari target pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pekerjaan Umum (PU) hingga 2009 dimana tingkat pelayanan air minum perkotaan mencapai 66 persen dan pelayanan air minum perdesaan mencapai 30 persen. Sedangkan target Millenium Development Goals (MDG’s) dimana pada 2015 tercapai penurunan sebesar separuh proporsi penduduk yang belum mendapatkan akses sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar.

Dirjen Cipta Karya menambahkan, belum terpenuhinya penanganan sanitasi di Indonesia dikhawatirkan dapat meningkatkan kontribusi pencemaran air tanah dan air permukaan khususnya air baku sebagai sumber air minum. Sungai-sungai utama di perkotaan umumnya sudah tercemar, dimana rata-rata BOD telah melampaui ambang batas mencapai 34,48 persen, serta kadar COD mencapai 51,72 persen.

BOD atau Biochemical Oxygen Demand adalah jumlah oksigen yang diperlukan mikroorganisme selama proses pembusukan (dekomposisi) bahan-bahan organik. Sedangkan COD atau Chemical Oxygen Demand adalah jumlah oksigen di dalam proses oksidasi organik.

“Sekitar 76 persen dari sungai-sungai di pulau Jawa, Kalimantan, Bali dan Sulawesi telah tercemar berat BOD dan COD, sementara 11 sungai besar telah tercemar Ammonium,” ujar Budi Yuwono.

Budi Yuwono mengatakan, pemenuhan sarana prasarana sanitasi dan air minum bukan hanya sekedar masalah teknologi semata tetapi juga melibatkan aspek sosial budaya. Masih banyaknya masyarakat yang kurang peduli lingkungan seperti mencuci dan mandi di sungai tercemar, pembuangan lumpur tinja secara liar, membuang sampah di saluran drainase, buang air besar sembarangan (open defecation), jamban asal-asalan, air buangan industri tanpa pengolahan, mengakibatkan 70 persen air tanah tercemar dan 75 persen air sungai tercemar.

Menurut studi Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB), kerugian ekonomi yang ditimbulkan diperkirakan mencapai Rp 42,3 triliun per tahun atau 2 persen dari gross domestic product, serta menyebabkan kenaikan biaya produksi PDAM sekitar 25 persen dari rata-rata tarif nasional akibat tambahan konsentrasi pencemaran BOD sebesar 1 mg/liter.

Oleh karena itu, perlu peran serta aktif semua stakeholders (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pihak swasta dan masyarakat) dalam melaksanakan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan prioritas pengembangan dan peningkatan pencapaian sarana prasarana sanitasi dan air minum yang berkelanjutan, didukung dengan kerja sama dan komunikasi yang berkelanjutan, terbuka dan setara.

Menurut Budi Yuwono, teknologi tepat guna dan teknologi yang berbasis masyarakat itu sangat penting. Pihak pemerintah, perguruan tinggi perlu terus menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk pro aktif dalam pencapaian sarana prasarana sanitasi dan air minum.

Sebagai salah satu kebijakan dalam pengelolaan air limbah sesuai dengan sasaran RPJMN 2005-2009, saat ini Departemen PU sedang membangun instalasi pengelolaan air limbah terpusat (sewerage skala kota) yaitu Denpasar Sewerage Development Project (DSDP) yang meliputi daerah Denpasar, Sanur, Kuta, Legian dan Seminyak.

“DSDP itu ada 2 tahap. Tahap pertama sudah selesai yaitu pembangunan instalasi jaringan sampai 10.000 jaringan. Tahap kedua akan kita mulai lagi tahun ini. Peresmiannya tahun ini bulan Juni-Juli. Sudah berfungsi dengan baik,” ucap Dirjen Cipta Karya (mcl)

dikutip dari :ciptakarya.pu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=546

Iklan

Aksi

Information

2 responses

23 03 2009
rustam effendie

Salam…Bravo Planologi.

Hallo Rekan Planner sejagat Indonesia. Salam kenal dari Utam.
Bandung Planner yang rekan-rekan tampilkan cukup bagus.
hanya saja butuh lebih banyak informasi yang perlu disediakan, untuk didownload. Salah satunya Mekanisme Penataan Ruang yang Up to Date.
Ok Rekan-rekan… Begitu dulu sementara Info dari Saya.

Rustam Effendie, Plano 99. Consulting Planner in Borneo Island.

16 04 2009
Ruth

Aku kok lupa ya… klo BOD dan COD tinggi itu baik apa jelek… tolong ingatkan aq dong….. salam kenal Maruti Subsi Pemberdayaan Masyarakat BPN Solo. (email ku marut_i@yahoo.com)

http://tentangmaruti.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: