RDTR TUKDANA KAB. INDRAMAYU

21 05 2017

BAHAN PAPARAN LAPORAN PENDAHULUAN

 

Pekerjaan           : RDTR Tukdana

Hari/tanggal       : Senin, 15 Mei 2017

Tempat                : Ruang Rapat Dinas PUPR, Kab. Indramayu

Slide1Slide2Slide3Slide4Slide5Slide6Slide7Slide8Slide9Slide10Slide11Slide12Slide13Slide14Slide15Slide16Slide17Slide18Slide19Slide20Slide21Slide22Slide23Slide24Slide25Slide26Slide27Slide28Slide29Slide30Slide31Slide32Slide33Slide34Slide35Slide36Slide37Slide38Slide39Slide40Slide41Slide42Slide43Slide44Slide45Slide46Slide47Slide48Slide49Slide50Slide51Slide52Slide53Slide54Slide55Slide56Slide57Slide58Slide59Slide60Slide61Slide62Slide63Slide64Slide65Slide66Slide67





REKAYASA LALU LINTAS UNTUK MACET DI JL. PAJAJARAN BANDUNG

1 02 2017

ll

Oleh : Aan M. Abdullah

Kemacetan di JALAN ABDURRAHMAN SALEH (PAJAJARAN) terjadi setiap hari terutama sekitar jam 16.00 – 19.00. Kemacetan Ini terjadi karena adanya penyempitan jalan Abdurrahman saleh, perlintasan Jalan KA, dan tingginya lalu lintas KA pada sore hari.

Meskipun tidak optimal mengatasi kemacetan di kawasan tersebut, namun setidaknya ada potensi penangganan yang bisa dilakukan dengan cara rekayasa lalu lintas pada jam-jam tertentu (terutama sore hari) yang dapat dilakukan oleh pihak berwenang, diantaranya adalah (lihat gambar):

  1. Data kemacetan jalan Pajajaran-Abdurrahman saleh pada jam 18 30 WIB tanggal 1 Feb 2017. (Macet Total dari Perlintasan KA sampai perempatan Pjjrn-Pasirkaliki
  2. Bottleneck dan padatnya perjalanan KA di perlintasan jalur KA pada sore hari adalah penyebab utama kemacetan. (keadaan ini sulit dihindari kecuali dibangun play over).
  3. Jalan HOS COKROAMINOTO (PASIRKALIKI) dari perempatan paskal-pajajran sampai pertigaan kebon kawung pada sore hari relatif tidak terlalu padat. Sehingga pada Ruas jalan ini dapat dibuka untuk dua jalur (situasional).
  4. Jalan RAJAWALI dari perempatan garuda sampai perempatan kebonjati pada sore hari supaya dibuka dua jalur, karena kemacetan di jl.rajawali hanya terjadi pada pagi hari saja (pasar tumpah).
  5. Jalan ARJUNA dari perempatan arjuna-aruna sampai perlintasan KA Ciroyom supaya diberlakukan dua arah, tentunya dengan memperbaiki pintu perlintasan KA Ciroyom.

Dengan rekayasa LL ini, Mudah-mudahan sebelum Giliran pembangunan Play Over di perlintasan KA Jalan Garuda terlaksana, kemacetan di wilayah jalan Pajajaran akan sedikit teratasi.





DESTINASI MASA DEPAN “KABANDUNGAN” KABUPATEN SUKABUMI

27 12 2016

Oleh Aan Muchammad Abdullah

kabandungan

Bandung.., dengan segala keunikannya adalah kota yang sangat bersejarah di Indonesia… Di Kabupaten Sukabumi, ada satu kecamatan namanya Kabandungan, bahkan salah satu desanya bernama Tugubandung. Lantas apa hubungannya antara Kota Bandung, Kabandungan dan Tugubandung.

Kabandungan adalah nama kecamatan sekaligus nama desa yang letaknya di ujung paling utara Kabupaten Sukabumi berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Lebak. Dari Kota Sukabumi, Kabandungan dapat di tempuh sekitar 1,5 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi. Perjalanan ke Kabandungan sangat mengesankan, anda akan dimanjakan oleh indahnya pemandangan alam pegunungan, hamparan kebun sawit dan kebun teh yang sejuk serta suasana desa-desa asli di Sukabumi. Kabandungan juga dapat di tempuh dengan kendaraan umum dari Kota Sukabumi lewat jalan aspal yang sangat mulus.  Bahkan kini tersedia angkutan umum bis perintis yang menghubungkan Kabandungan dengan Pantai Palabuhanratu serta terhubung langsung dengan Kabupaten Bogor yang rutenya membelah Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

Kabandungan berada pada ketinggian antara 700-800 meter dpl, wilayah ini memiliki iklim sejuk dan panorama pegunungan yang membuat nyaman bagi pengunjung, bahkan dibeberapa wilayahnya suhu bisa mencapai 10OC. Hamparan hijau pesawahan dan luak-liuk sungai Citarik dan sungai Cipanas membuat Kabandungan semakin menjadi wilayah yang sulit untuk dilupakan.

Kedepan, dengan dibukanya akses tol Jakarta-Bogor-Sukabumi, Kabandungan pasti akan menjadi pilihan utama bagi masyarakat Jakarta dsk. Kabandungan akan menjadi alternatif pilihan wisata selain Kota Bandung yang sudah semakin sumpek dan padat.

Selain suasana pedesaan dan iklim pengunungan yang nyaman untuk dikunjungi, Kabandungan juga merupakan pintu gerbang bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

Taman Nasional Gunung Halimun Salak adalah salah satu taman nasional yang terletak di Jawa  Barat. TNGHS merupakan Kawasan konservasi dengan luas sekitara 113.357 hektare. Didalam Kawasan taman nasional ini terdapat banyak pegunungan, dua puncak gunung yang tertinggi adalah Gunung Halimun (1929m) dan Gunung Salak (2211m) yang beberapa waktu lalu puncak gunungnya pernah ditambak pesawat rusia. Beberapa jenis fauna penting yang dilindungi seperti elang jawamacan tutul jawaowa jawasurili dan lain-lain terdapat di wilayah ini. Kawasan TNGHS dan sekitarnya juga merupakan tempat tinggal beberapa kelompok masyarakat adat, antara lain masyarakat adat Kasepuhan Banten Kidul dan masyarakat Baduy.

Kedepan, Kabandungan akan memberikan kepuasan tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung serta akan menjadi daya tarik bagi para penggiat pariwisata dan investor untuk mengembangkan pariwisata di Sukabumi. Potensi lain di Kabandungan yang dapat dikunjungi dan bisa dikembangkan oleh investor adalah:

  1. Curug Ciuluran, yaitu potensi wisata alam berupa air terjun yang terdapat di aliran Sungai Cikurutug di Kampung Sorogol, Desa Mekarjaya. Air terjun ini memiliki ketinggian 12 meter.
  2. Wisata perkebunan teh dan Curug Sentral, terletak di area perkebunan teh PTPN Malani. Air terjun ini mempunyai ketinggian sekitar 25 m. Di sekitar areal areal air terjun ini terdapat sebuah penjara bawah tanah bekas penjajahan jaman Jepang.
  3. Cadas Belang, yaitu berupa tebing batu yang berada di kaki Gunung Koromong, Kampung Ciaul, Desa Mekarjaya. Tebing ini memiliki ketinggian 285 m diatas permukaan tanah. Lokasi ini dapat dikembangkan bagi wisatawan yang hobi untuk panjat tebing. Konon di bawah tebing ini terdapat jejak kaki sikabayan.

Dengan letaknya yang tidak terlalu jauh dari kota-kota besar di Jawa Barat serta memiliki akses tinggi untuk menuju kewilayah tersebut, Kabandungan adalah surga bagi investor pariwisata dan sekaligus menjadi “warning” bagi pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk tetap menjaga intensitas pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Kabandungan adalah asset masa depan serta bagian dari misteri sejarah kesundaan yang harus digali oleh para ahli sehingga Kota Bandung, Kabandungan dan Tugu Bandung adalah satu bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan sejarah dan kearifan lokal masyarakat Sunda dan Jawa Barat.

Sukabumi,  Desember 2016





Akselerasi Pembangunan Perdesaan Melalui PP No.3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi

26 12 2015

Oleh : Aan Muchammad Abdullah

IMG_20140925_085410Tak terbantahkan, program transmigrasi yang pertama kali dilaksanakan sejak jaman Orde Lama ini telah memberikan warna tersendiri terhadap pengembangan wilayah di Indonesia. Tidak sedikit lokasi Kawasan Transmigrasi berubah menjadi kota-kota kecamatan atau bahkan menjadi Ibukota kabupaten. Begitupun dengan para transmigrannya. Banyak diantaranya yang telah menyandang berbagai gelar pada jenjang perguruan tinggi, politisi, kepala daerah, rektor perguruan tinggi atau bahkan menjadi usahawan yang berhasil dibidangnya.

Pro kontra penyelenggaraan transmigrasi menjadi bumbu dalam perjalanan program transmigrasi yang dijalankan oleh pemerintah ini. Tak dapat dipungkiri, sebagian masyarakat telah mengganggap bahwa program transmigrasi adalah hanya memindahkan kemiskinan dari daerah satu ke daerah lainnya atau memindahkan persoalan sosial dari Pulau Jawa ke wilayah lainnya di luar Pulau Jawa dan setumpuk persoalan teknis dan non teknis lainnya terhadap image negative penyelenggaraan transmigrasi.

Terlepas dari persoalan dan masalah yang dihadapi, program transmigrasi ini tetap menjadi idola dan harapan bagi sebagian masyarakat miskin perkotaan untuk mengubah penghidupannya. “Angkat jempol” bagi “para pejuang” dan pemikir program transmigrasi yang terus menerus memperbaiki system penyelenggaraannya meskipun didalam beberapa priode pemerintahan sebelumnya mendapat kritikan “pedas” bahkan usulan untuk penghapusan program transmigrasi ini.

Terbitnya Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Transmigrasi adalah salah satu bentuk dan upaya pemerintah untuk tetap mengembangkan ekonomi perdesaan dengan menyelenggarakan berbagai program transmigrasi.

Penyelenggaraan Transmigrasi sebagai bagian integral dari pembangunan nasional telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Perubahan tersebut menegaskan bahwa pembangunan Transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Konsekuensi dari perubahan tersebut, maka pembangunan Transmigrasi di tingkat daerah adalah sub sistem dari sistem pembangunan daerah yang secara spesifik merupakan upaya pembangunan Kawasan Perdesaan terintegrasi dengan pembangunan Kawasan Perkotaan dan pengembangan ekonomi lokal dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.

Salah satu perwujudan PP No.3/2014 adalah terbentuknya Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai praktisi dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah, Penulis, menyakini bahwa terbitnya PP No.3/2014, memberi harapan lebih nyata terhadap berbagai implementasi program perencanaan pembangunan ekonomi di daerah. Tak sedikit berbagai rencana pengembangan ekonomi daerah dan program sejenis lainnya telah diupayakan daerah seperti Rencana Pengembangan Kawasan Minapolitan (bagi kawasan pesisir), Rencana Pengembangan Agropolitan atau Rencana Pengembangan Kawasan Pariwisata yang hasilnya sulit terimplementasi karena terlalu rumit dan tumpang tindihnya koordinasi lintas sektoral serta pembiayaan pembangunan yang diprogramkan dalam rencana tersebut.

Berbeda dengan berbagai program diatas, Rencana Kawasaan Transmigrasi (RKT) dibawah koordinasi kementerian transmigrasi, memberikan harapan dan akselerasi bagi pengembangan perdesaan kedepan. Pengalaman kementerian transmigrasi bahkan pada pemerintahaan sekarang ini telah digabungkan dengan kementerian pedesaan telah sangat berpengalaman dalam membentuk suatu daerah dari mulai kawasan tidak berpenghuni menjadi kawasan perkotaan yang maju. Selain peran serta “maksimal” dari pemerintah pusat, RKT didukung oleh pemerintah daerah dengan menerbitkan Perda RKT dan peranserta masyarakat dengan menghibahkan sebagian lahannnya untuk keperluan transmigrasi.

Lokasi Permukiman Trasmigrasi (LPT) di Kawasan Transmigrasi akan mendapat pembinaan yang terus menerus selama 5 (lima) tahun dari Dinas transmigrasi di daerah dan Kementerian Transmigrasi sebelum LPT tersebut disyahkan menjadi desa definitive dan diserahkan kepada pemerintah daerah. Berbagai program pembinaan transmigran dan penyelenggaraan pembangunan infrastrukturpun terus dilaksanakan. Dalam implementasinyanya, LPT ini akan menjadi bagian struktur ruang RTRW Kabupaten dimana ibukota kecamatan atau kawasan sekitar yang lebih maju akan dikembangkan menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB).

Penulis berharap dengan terbitnya PP No 3/2014 ini menjadi salah satu pemicu bagi akselerasi pengembangan ekonomi perdesaan dan dapat merubah harkat dan martabat masyarakat miskin perkotaan menjadi lebih baik lagi seta dapat merubah “image” transmigrasi yang hanya memindahkan kemiskinan dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

 

Bandung 26 Desember 2015.

 





Pantai Sawarna Banten

31 07 2015

__sawarnaKeindahan pantai tersenbunyi di Banten dengan pemandangan yang luar biasa indahnya, keaslian pantai yang terjaga sangat cocok di gunakan sebagai wisata keluarga. Mungkin sebagian dari kita masih asing dengan tempat wisata pantai sawarna yang terletak di propinsi Banten, tepatnya lokasi pantai sawarna berada di kecamatan bayah, kabupaten lebak, namun perlu di ketahui bahwasanya di kawasan selatan Banten terdapat beberapa tempat wisata pantai yang sangat menarik dan indah, salah satunya yaitu Pantai Sawarna ini yang memiliki daya tarik tersendiri, ciri khas dari pantai ini yaitu terdapatnya sebuah batu besar, biasanya masyarakat menyebutnya dengan Batu Layar yang sudah ada sejak jaman dulu kala, selain Batu Layar keindahan lainnya yaitu berpasir putih yang berpadu dengan air yang jernih sehingga memancarkan keindahan yang luar biasa, pemandangan yang ada di sekitar nya, juga tidak kalah indahnya, menyuguhkan pemandangan keaslian dari hijaunya hutan tropis yang di lindungi oleh pemerintah setempat.

__sawarna-1

 





Alam Wisata Cimahi

31 07 2015

_2Alam Wisata Cimahi didirikan oleh CV. Kebun Tani Anugrah sebagai wujud keinginan dari pengusaha untuk mengembangkan pariwisata di bidang pendidikan pertanian, peternakan dan kuliner dan melihat potensi lokasi di kota Cimahi, serta untuk mensejahterakan masyarakat sekitar. Alam Wisata Cimahi sendiri diresmikan pada tanggal 18 Oktober 2009 oleh Walikota Cimahi Ir. H. Itoch Tochija pada awal di resmikan Alam Wisata Cimahi masih berfokus pada kegiatan usaha kuliner di mana berdiri sebuah restaurant yang menyuguhkan berbagai variasi menu mulai dari tradisional sunda, Chinese dan modern.dengan berbagai fasilitas seperti gedung serbaguna, fasilitas outbound dan pertanian.

_4 copySeiring dengan berkembangnya waktu dimana Alam Wisata menjadi salah satu tujuan wisata favorit di kota Cimahi. Alam Wisata Cimahi terus berbenah dengan menambah fasilitas-fasilitas baru seperti kolam renang, saung budaya, jembatan gantung, peternakan, kolam pemancingan, arena ketangkasan domba dll, dengan harapan Alam Wisata Cimahi menjadi pusat Wisata Edukasi dan Wisata Budaya di kota Cimahi.





PEMBANGUNAN PARTISIPATORIS DALAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

30 07 2015

oleh  Apik Karyana (P23600002/DAS)
akaryana@yahoo.com

 

Pendahuluan

Pengertian

Pengertian DAS yang banyak dikenal pada bidang kehutanan, adalah wilayah/daerah yang dibatasi oleh topografi alami yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga semua air yang jatuh pada daerah tersebut akan keluar dari satu sungai utama. Sedangkan pengelolaan DAS diartikan sebagai upaya manusia di dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia dan segala aktifitasnya sehingga terjadi keserasian ekosistem serta dapat meningkatkan kemanfaatan bagi manusia..

Tujuan dari pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada dasarnya adalah pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan dengan terlanjutkan (sustainable) sehingga tidak membahayakan lingkungan lokal, regional, nasional dan bahkan global.  Tujuan ini sangat mulia dan harus didukung oleh seluruh umat manusia. Oleh karena itu masalahnya bukanlah pada tujuan pengelolaan DAS, tetapi bagaimana cara mencapai tujuan tersebut.

Konsep Partisipasi

Kenyataan menunjukkan bahwa kalau dipertanyakan “apakah yang dimaksud dengan partisipasi ?”. Jawabanya bisa tidak menentu. Istilah-istilah lain yang merupakan sinonim partisipasi adalah “keikutsertaan, keterlibatan atau peran serta”. Gordon W. Apport dalam bukunya yang berjudul The Psychology of Participation (1945), dalam Sastropoetro (1988) menyatakan :

“ The person who participates is ego-involved instead of merely tasks involved”

Pendapat ini dapat diterjemahkan dengan kalimat sebagai berikut:

“Bahwa seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dirinya dalam pekerjaan atau tugas saja. Artinya keterlibatan dirinya termasuk keterlibatan pikiran dan perasaannya”.

Ilmuwan Keith Davis dalam bukunya yang berjudul The Human Relation of Work (1962) mengemukakan sebagai berikut:

“ Participation can be defined as mental and emotional involvement of a person in group situation which encourages to contribute to group goals and share responsibility in them”.

Di dalam definisi di atas terdapat tiga gagasan yang penting, yaitu : (a) bahwa dalam partisipasi bukan semata-mata keterlibatan secara jasmaniah, tetapi juga keterlibatan mental dan perasaan, (b) adanya kesediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok dan (c) adanya unsur tanggung jawab.

Dari berbagai pengalaman proyek-proyek pengelolaan DAS, ada indikasi bahwa “partisipasi” hanya menjadi slogan tanpa makna yang nyata. Partisipasi yang asli harus datang dari inisiatif masyarakat sendiri. Partisipasi seperti itu merupakan partisipasi sejati yang bersifat swakarsa dan interaktif, bukan bersifat artificial atau semu.  Tuntuan dasar untuk menempatkan azas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS akhirnya menjadi prioritas.

Bryant (1982) merumuskan partisipasi sebagai fungsi dari  manfaat (benefit) yang akan diperoleh, dikalikan probabilitas atau kemungkinan untuk benar-benar memetik manfaat itu (Probability), dikurangi dengan dua jenis biaya (cost), yaitu biaya langsung (direct cost) dan biaya oportunitas (opportunity cost). Semuanya dikalikan dengan besarnya risiko (risks) yang sanggup ditanggung. Secara sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut:

 

P = í ( B X Pr) – (DC + OC)ý R

Dimana :

P             = Participation

B             = Benefit

Pr            = Probability

DC          = Direct Cost

OC          = Opportunity Cost

R             = Risks

 

Untuk mengkaji lebih jauh bagaimana mengelola partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS diperlukan kajian yang mendalam berkaitan dengan kharakteristik DAS (biofisik), Kharakteristik aturan main (kelembagaan) dan kharakteristik masyarakat (Sosial ekonomi dan kebudayaan).

Historis

Konsep pengelolaan DAS di Indonesia sebenarnya telah dikenalkan sejak jaman Belanda, khususnya dalam praktek pengelolaan hutan, dimana pembagian-pembagian daerah hutan diatur berdasarkan satuan DAS. Pada tahun 1961 diadakan gerakan penghijauan secara massal dalam bentuk Pekan Penghijauan I di Gunung Mas, Puncak Bogor.

Pada tahun 1973 sampai 1981, FAO dan UNDP telah melakukan berbagai uji coba untuk memperoleh metoda yang tepat dalam rangka rehabilitasi lahan dan konservasi tanah yang ditinjau dari aspek fisik maupun sosial ekonomi di DAS Solo. Hasil-hasil pengujian ini antara lain diterapkan dalam proyek Inpres Penghijauan dan Reboisasi sejak tahun 1976 pada 36 DAS di Indonesia.

Upaya pengelolaan DAS terpadu yang pertama dilaksanakan di DAS Citanduy pada tahun 1981, dimana berbagai kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan lintas disiplin dilakukan. Selanjutnya pengelolaan DAS terpadu dikembangkan di DAS Brantas, Jratun Seluna.  Namun proyek-proyek pengelolaan DAS saat itu lebih menekankan pada pembangunan infrastruktur fisik kegiatan konservasi tanah untuk mencegah erosi dan bajir yang hampir seluruhnya dibiayai oleh dana pemerintah. Baru tahun 1994 konsep partisipasi mulai diterapkan dalam penyelengaraan Inpres Penghijauan dan Reboisasi, walaupun dalam tarap perencanaan.

Meskipun upaya-upaya pengelolaan DAS di Indonesia telah cukup lama dilaksanakan, namun karena kompleksitas masalah yang dihadapi hasilnya belum mencapai yang diinginkan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan sumberdaya manusia dan kelembagan masyarakat.

 

Fakta dan Permasalahan

 Fakta

Di Indonesia, berdasarkan data resmi yang dikeluarkan oleh Badan Planologi, Departemen Kehutanan dan Perkebunan, laju kerusakan hutannya hampir mencapai 1,6 juta ha per tahun. Laju angka kerusakan ini  mengalami peningkatan 3 kali lipat selama kurun waktu 6 tahun.

Tingginya angka laju pengundulan hutan ini terutama disebabkan karena kejadian kebakaran hutan rutin yang melanda hutan-hutan di kawasan pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.  FAO (1985) melaporkan bahwa kerusakan hutan di Indonesia menempati urutan tertinggi dibandingkan negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

Jika proses degradasi lahan ini terus berlangsung tanpa upaya yang nyata untuk menghentikannya, produktivitas pertanian akan mengalami penurunan sebesar 15-30 % sampai dengan tahun 2003.

 

Permasalahan

 Permasalahan utama dalam pembangunan pengelolaan DAS adalah belum mantapnya institusi dan lemahnya sistem perencanaan yang komprehensif. Gejala umum yang timbuk dari kondisi di atas antara lain: (1) masyarakat dalam DAS masih ditempatkan sebagai objek dan bukan subjek pembangunan (2) manfaat pembangunan lebih banyak dinikmati oleh elit-elit tertentu dan belum terdistribusi secara merata (3) masyarakat belum mampu untuk berpartisipasi secara nyata dalam proses pembangunan  (4) masyarakat masih menjadi bagian terpisah (eksternal) dari ekosistem DAS.

 

Paradigma Pembangunan Partisipatoris

Agar mencapai hasil-hasil pembangunan yang berkelanjutan, banyak kalangan sepakat diperlukan pergeseran paradigma di bidang pengelolan DAS yang bersifat partisipatoris. Pendekatan pembangunan partisipatoris harus mulai dengan orang-orang yang paling mengetahui tentang sistem kehidupan masyarakat, setempat yaitu masyarakat itu sendiri.

Dalam kontek DAS pendekatan ini memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk menilai dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan  mereka untuk mengembangkan diri.

Pendekatan partisipatoris harus disertai perubahan cara pandang terhadap DAS sebagai sistem hidrologi yang semula merupakan benda fisik menjadi benda ekonomi yang memiliki fungsi sosial. Perubahan peran pemerintah dari provider menjadi enabler, tata pemerintahan dari sentralistis menjadi desentralistis, sistem pembangunan dan pengelolaan dari government centris menjadi public-private community participation, pelayanan dari birokratis-normatif menjadi professional-responsif dan fleksibel, penentuan kebijakan dari top-down menjadi bottom-up.

Munculnya paradigma pembangunan pengelolaan DAS yang partisipatoris mengindikasikan adanya dua perspektif.

Pertama : pelibatan masyarakat setempat dalam pemilihan, perancangan, perencanan dan pelaksanaan proyek/program pengelolaan DAS yang akan mewarnai kehidupan mereka, sehingga dapat dijamin bahwa persepsi, pola sikap dan pola berpikir serta nilai-nilai dan pengetahuan lokal ikut dipertimbangkan secara penuh.

Kedua: adanya umpan balik (feed back) yang pada hakekatnya adalah bagian yang tidak terlepaskan dari kegiatan pembangunan.

 

Metodologi

Untuk mewujudkan pembangunan pengelolaan DAS yang partisipatoris dibutuhkan pendekatan partisipasi dalam rangka memobilisasi peran serta dan meningkatkan keefektifannya. Untuk memperoleh pendekatan yang partisipatoris diperlukan metoda penelitian yang bersifat partisipatoris pula (studi eksploratoris).

Metoda partisipatoris berguna untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan kunci dalam merumuskan masalah (Mikkelsen, 1999). Metoda ini sedikit menyimpang dari pendekatan konvensional dimana para peneliti ahli yang merumuskan masalah. Dengan metoda partisipatoris, maka dalam merumuskan masalah, menentukan tujuan prioritas dan tidak lanjut yang diperlukan menjadi upaya bersama dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait.

Kajian Preliminer

Kajian ini diawali dengan serangkaian diskusi tentang kerangka pemikiran serta arah kajian yang akan dicapai dengan berbagai stakeholders. Pada tahap ini juga digali berbagai sumber data dan informasi sekunder yang berkaitan dengan kondisi biofisik DAS, kondisi masyarakat serta berbagai kebijaksanaan yang telah diberlakukan dalam pengelolaan DAS.

Hasil yang diperoleh pada tahap ini adalah dapat dirumuskannya :

  1. Kerangka pemikiran dan arah kajian
  2. Kebijaksanan umum pengelolaan DAS secara hipotetik

Seluruh rangkaian proses ini merupakan proses belajar bagi semua pihak. Untuk melaksanakan studi eksploratoris diperlukan teknik-teknik PRA (Participatory Rural Appraisal).  Teknik PRA digunakan untuk memperoleh informasi awal mengenai suatu topik. Gambaran studi eksploratoris untuk pengelolaan DAS dapat dilihat pada Gamber di bawah ini.

 

Penetapan Peubah Kunci

Dari hasil kajian preliminer dan penjabaran operasional kerangka pemikiran menghasilkan permasalahan hipotetik dalam pengelolaan DAS, yaitu :

“ Rendahnya  produktifitas dan semakin menurunnya daya dukung DAS (yang dapat diukur dari dampak off site maupun on site) – adalah akibat dari rendahnya partisipasi masyarakat dan stakeholders lainnya. Dengan demikian maka perubahan perilaku masyarakat merupakan objek dan penurunan sistem alami daya dukung DAS sebagai subjek.

Berdasarkan permasalahan hipotetik di atas, harus disusun sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran-ukuran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS, seperti :

  1. Tingkat adopsi dan inovasi masyarakat
  2. Kualitas biofisik DAS
  3. Produktifitas masyarakat
  4. Keberadaan intitusi lokal sebagai social capital
  5. Aksesibilitas dan daya tangkap

 

Asumsi

Dalam melaksanakan studi eksploratoris diperlukan asumsi-asumsi sebagai berikut :

  • Partisipasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan program pengelolaan DAS, tetapi merupakan suatu proses dan oleh sebab itu studi hendaknya dipadukan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam program pengelolaan DAS.
  • Penyelenggaraan pengelolaan DAS harus didasarkan pada keberadaan organisasi-organisasi lokal yang ada
  • Partisipasi dihargai secara pragmatis yaitu pelibatan masyarakat dalam tindakan-tindakan administratif yang memiliki pengaruh langsung terhadap mereka.

 

DAFTAR BACAAN

Anomim. 1985. Prosiding Lokakarya Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu. Departemen Kehutanan, Jakarta.

Bryant, C. 1982. Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang. LP3ES.

Mikkelsen, B. 1999. Metoda Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Katodihardjo, H., Murtilaksono, K.,Pasaribu. H.S., Sudadi, Untung., Nuryantono. N. 2000. Kajian Institusi Pengelolaan DAS dan Konservasi Tanah. K3SB. Bogor.

Sastropoetro, S. 1988. Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional. Penerbit Alumsi, Bandung.

Keith, D. 1962. Human Relations at Work. Mc Graw-Hill Book Company Inc., New York.